Monthly Archives: Oktober 2011

uupk 29/2004 dan dampaknya thd dokter dan rumah sakit. medical law impact

Dampak UPPK Terhadap Rumah Sakit dan Dokter


Iklan

dasar dasar pemahaman rekam medis / basic principles of medical record

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

DAMPAK UU PRAKTIK KEDOKTERAN TERHADAP RUMAH SAKIT DAN DOKTER / LAW IMPACT ON THE PRACTICE OF MEDICINE TO DOCTOR AND HOSPITAL

DAMPAK UU PRAKTIK KEDOKTERAN

TERHADAP

RUMAH SAKIT DAN DOKTER.

Oleh

Herry S Yudha Utama,dr,SpB,FInaCS

Ketentuan hukum praktik kedokteran,  sudah banyak diatur dalam berbagai produk perundang-undangan; antara lain UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, PP No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan . Disamping itu masih ada lagi peraturan dalam bentuk Permenkes, yang sering dipersoalkan dari aspek yuridisnya karena Perme(kes) tidak termasuk khierargi perundang undangan Indonesia . Akan tetapi ”lucu”nya Undang undang Praktektek kedokteran ( UUPK )Nomor 29 tahun 2004 mengamanahi agar dilengkapi oleh permen( pasal 43 UUPK) sehingga muncullah permen(kes) nomor 1419/menkes/per/X/2005 tentang Penyelenggaraan (harusnya pelaksanaan ) Praktik Dokter dan dokter gigi yang sekaligus menghapus permenkes nomor 916/menkes/per/VII/1997,Ke”lucu”an ini mungkin  merupakan salah satu celah kekaburan dalam pelaksanaannya nanti. Tetapi walaupun begitu karena UUPK sudah disahkan dan diundangkan melalui Lembaran negara RI no 116 tahun 2004 maka mau tidak mau sudah mengikat pada para pihak dengan segala kekurangan dan kelebihannya.  Salah satu kekurangan dari peraturan-peraturan tersebut diatas adalah belum mampu menjawab semua tantangan dan persoalan yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan praktek kedokteran, masih belum terintegrasi dengan baik, serta belum jelas bentuk pengaturan serta pengawasannya dan belum optimal dalam memberdayakan potensi profesi serta institusi yang terkait.

Bagaimanakah pelaksanaan UUPK nantinya?

Sering hukum ketinggalan oleh keadaan subjek dan objek yang di urusnya.  Masyarakat sekarang menurut dr. Sofwan :

  1. Semakin memahami hak-haknya, namun sayangnya kurang diimbangi oleh peningkatan pemahaman mengenai logika medis dan logika hukum, sehingga akibatnya semua bentuk adverse event  digeneralisasi sebagai kasus malpraktek. (Adverse event adalah kejadian tak sesuai harapan yang lebih disebabkan oleh intervensi medis daripada oleh penyakitnya sendiri dan bersifat injury).
  2. Semakin litigious (gemar menuntut dan menggugat rumah sakit atau dokter).
  3. Smakin memandang dokter bukan sebagai partnership dalam mengatasi problem kesehatannya.
  4. Semakin menerima konsep Hak Asasi Manusia sebagai acuan bagi penentuan kebijakan dibidang sosial dan hukum
  5. Semakin tinggi penghargaannya terhadap  prinsip-prinsip konsumeris-me, antara lain prinsip “he who pays the piper calls the tune” (siapa membayar pengamen suling maka dialah yang menentukan nadanya atau lagunya).

Dunia kedokteran sendiri, dalam beberapa dekade belakangan ini, juga mengalami berbagai perubahan yang cukup berarti, antara lain :(dr.Sofwan) .

1.  Bertambah  pesatnya  kemajuan  ilmu dan teknologi  (sebagai  akibat berubahnya dunia kedokteran menjadi research oriented) sehingga  memunculkan medical paradoxes (yaitu apa yang dahulu mustahil sekarang menjadi mungkin dan apa yang dahulu dianggap asymptomatic medical condition dan risk sekarang dianggap sebagai penyakit sehingga akibatnya semakin sulit membedakan illnesses dan non-illnesses) serta munculnya technological compulsion (“if we can do, let do it”).

  1. 2.    Terjadi pergeseran nilai akibat conceptual transformation dari teknologi maju serta munculnya “the slippery slope argument”  guna dijadikan alasan pembenar bagi tindakan medis yang ethically questionable.
  2. Sikap paternalistik dalam hubungan terapetis mengalami degradasi.
  3. Adanya intervensi konsep-konsep hukum dalam praktek kedokteran.
  4. Prinsip-prinsip konsumerisme mulai mengganggu otonomi profesi.

kehadiran UU Praktek Kedokteran patut disambut dengan terbuka (walaupun masih banyak kekurangan-kekurangannya) mengingat fungsinya yang amat penting dalam menciptakan praktik kedokteran yang berkualitas, aman, tertib dan teratur sehingga diharapkan mampu melindungi semua pihak. Masyarakat sebagai pengguna layanan medis ;yang tentunya awam tentang masalah kedokteran harus dilindungi kepentingan serta hak-haknya(how to protect patient) dan dokter sebagai pemberi layanan kesehatan juga perlu dilindungi martabat, kehormatan dan sekaligus hak-haknya. Kesemuanya ini akan dapat terwujud apabila UU Praktik Kedokteran itu sendiri mampu menghadirkan nilai-nilai yang dapat memberi efek perlindungan bagi semua pihak; antara lain nilai keadilan, keseimbangan, kejujuran, moralitas, kepastian, kemanfaatan dan sebagainya.

Sejauh ini penafsiran terhadap UU Praktik Kedokteran yang baru disahkan pemberlakuannya 6 0ktober 2005 tersebut memenuhi nilai-nilai tadi, ada baiknya kita kaji kembali secara seksama, sebab banyak kalangan LSM Kesehatan yang menilai UU Praktek Kedokteran lebih banyak menguntungkan para dokter dan dokter gigi ketimbang masyarakat Benarkah penilaian mereka? Apakah justru tidak sebaliknya, yakni sangat merugikan para dokter dan dokter gigi? Lalu bagaimana halnya dengan pelaku pengobatan alternatif (kedokteran tradisional) yang samasekali tidak tersentuh oleh UU Praktek Kedokteran (baik dari aspek pengaturan, pengawasan dan pembinanaannya) sehingga undang-undang ini terkesan menganakemaskan mereka dan menganaktirikan kalangan medis?

Sebenarnya dengan diundangkannya UU Praktek Kedokteran ini maka  sebenarnya merupakan preseden buruk mengingat ide ketika UU Kesehatan dirancang adalah untuk menyatukan berbagai aturan di bidang kesehatan yang tersebar (diversifikasi) di berbagai produk perundang-undangan (UU Tentang Pokok-Pokok Kesehatan, UU Tenaga Kesehatan, UU Kesehatan Jiwa, UU Farmasi, UU Kesehatan Kerja, UU Higiene dan Sanitasi, UU Wabah dan masih banyak lagi). Mestinya tentang praktek kedokteran (juga tentang Sarana Kesehatan termasuk rumah sakit) diatur saja dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh UU Kesehatan. Dengan diundang-kannya UU Praktek Kedokteran (rencananya juga UU Rumah Sakit) sehingga sebelumnya sudah berhasil disatukan kedalam UU Kesehatan, malah dipecah-pecah lagi seperti sebelumnya.

Sebenarnya UU Praktek Kedokteran (juga UU Kesehatan) menyatakan bahwa orang yang hendak melakukan praktik berlandaskan ilmu kedokteran harus memiliki kewenangan (  maka sebenarnya hal ini merupakan subject matter dari hukum publik karena ada kepentingan publik yang perlu dilindungi. Tetapi jika dokter sudah memiliki kewenangan (baca:  memilik Lisensi atau STR) dan bermaksud bekerja sebagai profesional di salah satu rumah sakit maka mestinya ia tidak perlu lagi meminta ijin kepada otoritas kesehatan daerah (public bureaucrat) dalam bentuk SIP mengingat masalah hubungan antara dokter dan rumah sakit tersebut merupakan subject matter  dari hukum privat. Dengan ada sanksi pidana jelas mengaburkan masalah administrasi jadi masalah kriminal sehingga terjadi kriminalisasi urusan praktik kedokteran ini secara berlebihan.

SELAYANG  UU PRAKTIK KEDOKTERAN

PRAKTIK KEDOKTERAN :
R
ANGKAIAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM MELAKSANAKAN UPAYA KESEHATAN

PROFESI KEDOKTERAN : PEKERJAAN KEDOKTERAN YANG DILAKSANAKAN BERDASARKAN KEILMUAN, KOMPETENSI YANG DIPEROLEH MELALUI PENDIDIKAN BERJENJANG, KODE ETIK YANG BERSIFAT MELAYANI MASYARAKAT.  Ps. 1 (11) UU No. 29 Th. 2004

Kewajiban dokter dan dokter gigi  punya STR  (ps 29 ) . PELAKSANAAN PRAKTIK dan kewenangan dokter  ( pasal 35)  . Dokter harus punya SIP ( pasal 36 ).

PS. 39 UU NO. 29 TH. 2004 :
PRAKTIK KEDOKTERAN DISELENGGARAKAN BERDASARKAN PADA KESEPAKATAN ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DALAM UPAYA PEMELIHARAAN KESEHATAN, PENCEGAHAN PENYAKIT, PENINGKATAN KESEHATAN, PENGOBATAN PENYAKIT, DAN PEMULIHAN KESEHATAN

PIMPINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DILARANG MENGIZINKAN DOKTER YANG TIDAK MEMILIKI SIP UNTUK MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN TERSEBUT.(ps 42)

STANDAR PELAYANAN : PS. 44 : DOKTER DALAM MENYELENGGARAKAN PRAKTIK KEDOKTERAN WAJIB MENGIKUTI STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN. PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN
(INFORMED CONSENT)

PS. 45 : SETIAP TINDAKAN KEDOKTERAN YANG AKAN DILAKUKAN OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN.

PS. 50 : HAK DOKTER : MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM SEPANJANG MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI SP DAN SPO; MEMBERIKAN PELMED MENURUT SP DAN SPO; MEMPEROLEH INFORMASI LENGKAP & JUJUR DARI PASIEN DAN/ATAU KELUARGANYA;. MENERIMA IMBALAN JASA.

PS. 52 : HAK PASIEN : DAPAT PENJELASAN LENGKAP TTG TINDAKAN MEDIS; MINTA PENDAPAT DOKTER LAIN; DAPAT PELAYANAN SESUAI KEBUTUHAN MEDIS; TOLAK TINDAKAN MEDIS; DAPAT ISI REKAN MEDIS.

PS. 51 : KEWAJIBAN DOKTER : BERIKAN PELMED SESUAI SP, SPO, KEBUTUHAN MEDIS PASIEN;
RUJUK PASIEN KE DR LAIN YG PUNYA KEAHLIAN LBH BAIK; RAHASIAKAN TTG PASIEN , JUGA STLH MENINGGAL; LAKUKAN PERTLGAN DARURAT A.D KEMANUSIAAN; TAMBAH ILPENG & IKUTI PERKEMBGAN IL. KEDOKTR.

PS. 53  : KEWAJIBAN PASIEN : BERIKAN INFORM LKP & JJR TTG MSLH KESNYA; PATUHI NASIHAT & PETUNJUK DR; PATUHI KETENTUAN DI SARANA KESEHATAN; BERIKAN IMBALAN JASA..

Ps  75-80 : tentang ketentuan pidana.

IMPLIKASI UU PRAKTEK KEDOKTERAN

1. Terhadap Dokter.

UU Praktek Kedokteran menimbulkan implikasi serta memiliki sanksi yang berat sehingga harus direspon secara baik oleh setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran, baik di sarana kesehatan maupun diluar sarana kesehatan; antara lain:

1.  Harus memiliki sertifikat KOMPETENSI dari kolegium.

2.  Harus memiliki STR (LISENSI) dari Konsil Kedokteran Indonesia.

3.  Harus selalu MENJAGA kompetensinya dengan terus menerus mengi-

kuti pendidikan berkelanjutan.

4.harus memperbarui STR (LISENSI) yang habis masa berlakunya.

5.  Harus punya SIP jika ingin praktik swasta perorangan.

6.         Dalam menjalankan praktik harus selalu:

a.  Memenuhi Standar Pelayanan yang berlaku.

b.  Menjalankan prosedur Informed Consent yang benar.

c.  Melaksanakan manajemen Rekam Medis dengan baik.

d.  Menjaga Rahasia Kedokteran.

e.  Menghormati semua Hak Pasien.

7. harus memasang plang praktek.

Seharusnya dari semua kewajiban diatas tidak perlu ada sangsi pidana. Harusnya sanksi administratif. Sayang di UUPK sudah terlanjur ada ketentuan pidana bagi urusan administratif’

Sebagaimana kita ketahui,secara umum Kompetensi itu bisa diartikan sebagai kondisi atau persyaratan agar  dapat melaksanakan tugas dan menjalankan peran (the condition of being capable atau the capacity to perform task or role). Aspek-aspek yang harus dikuasai agar dapat melaksanakan tugas dan perannya sebagai seorang dokter menurut New South Wales Medical Board adalah:

  1. 1.     Clinical judgment.
  2. 2.     Medical knowledge.
  3. 3.     Clinical skill.
  4. 4.     Humanistic quality.
  5. 5.     Communication skill.

Dengan menguasai aspek-aspek tersebut diatas maka dokter akan dapat menjalankan perannya sebagai:

1.   Medical Expert.

2.   Professional.

3.   Communicator.

4.   Health Advocate.

5.   Scholar.

6.   Collaborator.

7.   Manager.

B.  Implikasi Terhadap Rumah Sakit.

Ketentuan ketentuan UU Praktek Kedokteran juga memberikan implikasi kepada rumah sakit, antara lain:

1.  Hanya boleh mempekerjakan dokter berlisensi (STR).

Guna menjaga mutu safety, Konsil  perlu  membatasi  jumlah  penggunaan STR  untuk  bekerja   di  berapa  Sarana  Kesehatan.    Tentunya   dengan  mempertimbangkan  berbagai  variabel   (misalnya  jenis  lisensi  yakni  dokter  umum  atau  spesialis, fungsinya yaitu sebagai consultant only  atau consultant  with management, kondisi daerah dan sebagainya).

2.  Memberikan Clinical Privilege sesuai kompetensi yang dimiliki dokter.

3. Memfasilitasi agar dokter selalu melaksanakan layanan kesehatan sesuai standar pelayanan.

4.  Melaksanakan :

a.  Manajemen Informed Consent yang benar.

b.  Manajemen Rekam Medik yang baik dan rapi.

c.  Manajemen Rahasia Kedokteran yang tertib.

d.  Manajemen Kendali Mutu (Audit Medik dsbnya).

5.  Memfasilitasi terlaksananya semua Hak Pasien.

6.  Melakukan tindakan korektif terhadap dokter yang pelanggaran.

dilapangan Dampak yang kemungkinan timbul terhadap intitusi kesehatan:

1 kekurangan relatif tenaga dokter dan dokter gigi secara umum.

2. kekurangan relatif tenaga dokter dan dokter gigi dengan kompetensi khusus (spesialis/super spesialis). Dalam hal ini permenekes  melalui pasal 7 memberi peluang  : untuk kepentingan kedinasan ,dinas kesehatan bisa menugaskan . selama 3 bulan dan dapat diperpanjang. Ada beberapa pendapat mengenai pasal ini ada yang berpendapat dinas kesehatan bisa langsung menunjuk dokter untuk bekerja di sarana kesehatan baik kepunyaan pemerintah maupun swasta. Tetapi ada yang berpandangan itu hanya untuk sarana kesehatan pemerintah karena ada kata ”untuk kepentingan kedinasan” yang artinya tidak boleh untuk urusan privat. Saran penulis untuk para pimpinan IDI dan dinas Kesehatan jangan terlalu berani dulu membuat surat tugas sebelum ada kepastian hukumnya. Karena dengan permenkes yang tidak jelas maka aparat hukum akan kembali ke pasal di undang-undangnya pasal 36 dan 42 tentang kewajiban mempunyai SIP dan pasal sanksi(pasal 75-80) Sehingga nantinya dokternya atau pimpinan rumah sakitnya yang akan jadi korban.

3. perubahan dalam pengaturan penerimaan dokter dan pola pengendalian dokter dan dokter gigi di rumah sakit. Pemerataan akan bisa tercapai dengan keharusan kaderisasi  SDM dokter bila sarana kesehatan tidak ingin ketinggalan.

4. Diperlukannya penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian di rumah sakit sehingga kalau berlebih akan menyebabkan pasive medicine

5. Dokter akan lebih konsen melaksanakan kegiatan menjaga mutu melalui audit medis dan penggunaan penunjang untuk diagnostik sehingga bisa menyebabkan naiknya biaya pengobatan.

Ketentuan mengenai pembatasan jumlah tempat praktik bisa berakibat positive dan negative, positivenya peluang digunakannya tenaga medis muda sehingga bisa berkembang dan perekrutan tenaga medis asing akan banyak dilirik rumah sakit, dokter di rumah sakit memiliki banyak waktu dalam menyelenggarakan pelayanan medis sehingga memungkinkan meningkatnya kualitas pelayanan dan waktu yang adapun bisa untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu yang dimilikinya (waktu tidak habis dijalan).

==============================================================

Penulis adalah seorang dokter specialis bedah, lulusan pasca sarjana program S2 Hukum kesehatan Univ. Soegija Pranata. Semarang. E-mail : herrysyu@gmail.com

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS / APPROVAL OF MEDICAL ACTION

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Rumah Sakit / Organizational Structure and Hospital Procedure

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Operasi seribu pasien jamkesmas / gakin per tahun

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

HOSPITAL BYLAWS DI INDONESIA (STATUTA RUMAH SAKIT)

HOSPITAL BYLAWS DI INDONESIA

( PENELITIAN KEPUSTAKAAN )

 

 

 

 

 

 

 

OLEH :

 

Dr.HERRY SETYA YUDHA UTAMA, SpB,MHKes,FInaCS

 

 

 

 

 

 

CIREBON 2008

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang sangat berbeda dan sangat unik dibandingkan dengan institusi-institusi lainnya. Organisasi rumah sakit sangat rumit , dikarenakan mengatur semua kebijakan dan kegiatan yang terdiri dari  satuan kerja yang berbeda dalam peran, tugas dan tanggung jawabnya, namun harus bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan yang komprehensif di rumah sakit[1].  Dokter dan rumah sakit berperan sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan, sedangkan pasien berperan sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Pelaksanaan hubungan antara dokter, pasien dan rumah sakit selalu diatur dengan peraturan-peraturan tertentu supaya terjadi keharmonisan dalam melaksanankan hubungan. Peraturan-peraturan ini dituangkan dalam aturan main yang dibentuk di rumah-sakit khusus untuk kepentingan rumah sakit yang bersangkutan[2] .

Hubungan dokter dan pasien, hubungan dokter dan rumah sakit dan hubungan pasien dengan rumah sakit, dilihat dari hubungan hukumnya merupakan saling sepakat untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan pengobatan yang dikenal sebagai perikatan (Verbentenis). Pada umumnya perikatan yang digunakan sebagai hubungan hukum diatas merupakan perikatan ikhtiar (inspanning verbentenis) yang merupakan upaya seoptimal mungkin untuk mencapai pelayanan kesehatan bagi pasien yang diobati, bukan merupakan perikatan hasil (resultaat verbentenis).

Untuk melindungi pasien dan masyarakat yang membutuhkan pengobatan dan dalam menghindari pelanggaran, kelalaian terhadap kewajiban pelayanan oleh dokter dan rumah sakit.

Rumah sakit harus mempunyai berbagai aturan dalam melindungi pasien dari praktek rumah sakit yang yang tidak laik beroperasi, melindungi tenaga kesehatan dari bahaya yang ditimbulkan oleh rumah sakit, melindungi masyarakat dari dampak lingkungan rumah sakit, mengendalikan fungsi rumah sakit kearah yang benar, meningkatkan mutu rumah sakit, menselaraskan layanan di rumah sakit dengan program pemerintah dalam bidang kesehatan dan lain – lain.

Peraturan rumah sakit harus memenuhi berbagai kriteria antara lain dapat menjawab semua tantangan yang muncul dalam praktek kedokteran di era globalisasi, dapat menjawab semua tantangan yang muncul dalam pengelolaan rumah sakit, bentuk pengaturannya yang terintegrasi dengan baik, bentuk pengawasan dan pembinaannya jelas dan mengoptimalkan kinerja dalam memberdayakan potensi profesi      serta institusi-institusi terkait[3].

Oleh karena itu di rumah-sakit diperlukan adanya suatu pedoman sebagai Peraturan untuk menjalankan aturan main internal yang berlaku.di rumah-sakit ada tiga satuan fungsional  yang suka disebut tiga pilar yakni pemilik atau yang mewakili pemilik, direksi dan staf medis, hal ini harus ada yang mengatur dengan baik sehingga Rumah sakit  bisa memiliki good governance antara Corporate Governance dan clinical Governance[4], dari itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Statuta Rumah-Sakit atau Hospital bylaws). Juga Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan internal Staf Medis (Medical Staff bylaws) di rumah sakit[5] .

Satu dekade ke belakang,kerancuan pemahaman istilah dan pengertian hospital bylaws masih banyak terjadi di Indonesia tercinta ini, sehingga jangankan sudah semua rumah sakit di Indonesia telah mempunyai hospital bylaws ,memahami yang benar saja belum banyak. Pada hal hospital bylaws sangat penting dalam roda kehidupan perumah sakitan.

Sekarang insan perumah-sakitan sudah cukup banyak yang memahami Terminologi hospital bylaws sehingga tidak lagi dipahami secara rancu sebagai segala macam bentuk peraturan internal yang ada di atau yang dibuat oleh rumah sakit, melainkan sudah dibatasi hanya pada peraturan dasar atau anggaran dasarnya saja. Oleh sebab itu terminologi hospital bylaws perlu dibedakan dengan terminologi rule and regulation dalam banyak hal; antara lain dalam hal materi (substansi) serta badan (otoritas) yang punya kewenangan mengesahkannya.

Jika materi hospital bylaws masih berisi prinsip-prinsip yang bersifat umum (general principles) maka rule and regulation sudah mulai memuat hal-hal yang lebih bersifat spesifik bagi kebutuhan implementasi dari prinsip-prinsip umum yang tercantum dalam hospital bylaws. Bila hospital bylaws harus disahkan oleh governing board[6] atau badan yang setara dengannya (sebagai pemegang otoritas tertinggi yang mewakili pemilik) maka rule and regulation cukup oleh eksekutif (yaitu komponen rumah sakit yang bertanggungjawab terhadap manajemen keseharian). Ibarat hospital bylaws itu sebuah undang-undang maka rule and regulation merupakan peraturan pelaksanaannya agar undang-undang (yang masih bersifat abstrak, umum dan pasif) menjadi lebih operasional guna menyelesaikan berbagai tugas dan permasalahan nyata di rumah sakit.

Konkritnya, apabila didalam hospital bylaws tertulis ketentuan yang memberikan kewenangan kepada eksekutif rumah sakit untuk menetapkan hak klinik (clinical privilege)[7] kepada setiap anggauta staf klinik yang bergabung dalam rumah sakit ditambah dengan aturan-aturan lain serta kode etik profesi supaya sesuai standar[8] maka ketentuan dalam peraturan dasar tadi  perlu ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif dengan membuat rule and regulation tentang tatalaksana pemberian hak itu untuk dijadikan pedoman operasional. Dan tentunya rule and regulation yang berkaitan dengan staf klinik tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam hospital bylaws mengingat peraturan yang terakhir inilah yang akan dimenangkan manakala terjadi konflik antara pihak-pihak yang terkait.

Selain materinya tidak boleh bertentangan, tatalaksana pembuatan rule and regulation itu sendiri juga tidak boleh menyalahi pedoman pembuatan yang ada dalam hospital bylaws. Oleh sebab itu didalam hospital bylaws seyogyanya juga dicantumkan pasal-pasal yang berisi prinsip-prinsip umum yang harus dipatuhi oleh eksekutif dalam pembuatan rule and regulation; misalnya tentang siapa saja yang boleh mengajukan rancangan (draft) dan siapa yang diberi kewenangan mengesahkannya, kapan mulai berlaku, untuk setiap berapa lama ditinjau ulang dan direvisi serta siapa saja yang boleh mengusulkan amendemen.

Masalahnya sekarang ialah, bagaimana merumuskan hospital bylaws yang baik dan benar agar supaya anggaran dasar atau peraturan dasar tersebut dari sudut yuridis-formal efektif? Tentu saja membuat hospital bylaws tidak semudah yang kita inginkan , banyak sekali ”luka liku”nya.[9]

Pelayanan kesehatan di rumah sakit makin berkembang terus dengan bertambahnya berbagai macam spesialisasi kedokteran. Hal ini bila tidak diatur dengan benar akan menyebabkan persinggungan tajam diantara pemilik , pihak manajemen,staf medis, tenaga kesehatan lain dan pasien yang dapat menurunkan citra pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut.

Peraturan Internal tentang staf medis,dan peraturan interen lainnya di rumah sakit harus dibuat untuk menghindarkan berbagai masalah yang akan muncul dari semua aspek satuan fungsional baik dari hubungan dengan direksi, antara staf medis, tenaga kesehatan lainnya dan pasien,tentu saja harus mengacu kepada peraturan induknya yaitu Hospital bylaws. Di indonesia berkembang berbagai rumah sakit dengan berbagai status kepemilikannya. Secara garis besar rumah sakit di Indonesia bisa dibagi 2 yaitu rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah dan jajarannya dan rumah-sakit yang dioperasionalkan oleh pihak swasta.  Tentu saja ada perbedaan antara Hospital bylaws di rumah-sakit pemerintah[10] dengan rumah sakit swasta ;bukan dari materinya secara legeartis tetapi  perbedaan dari subtansinya yaitu karena :

1. Faktor kepemilikan rumah sakit dan status Badan Hukumnya.

2. Model Governing Board atau Governing Body[11] atau Dewan pembina/Penyantun.

3. Visi dan misinya.

4. Perbedaan struktur organisasinya dan Corporate  Culturnya.

5.  Model organisasi Komite Medik  yang dibentuk,peran,tugas dan kewenangan.

6.  Status Kepegawaian staff Medis (dokternya).

7.   Tipe rumah-sakitnya

2. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah ada perbedaan antara hospital Bylaws di rumah-sakit  pemerintah dengan rumah sakit swasta?

2.    Apa saja factor penyebab perbedaan antara hospital Bylaws di rumah-sakit  pemerintah dengan rumah sakit swasta?

3.    Mengapa terjadi perbedaan antara hospital Bylaws di rumah-sakit  pemerintah dengan rumah sakit swasta?

3. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mendapatkan gambaran Hospital bylaws yang baik dan benar sehinggga menjadi acuan bagi rumah sakit- rumah sakit lainnya yang sejenis sehingga dapat meningkatkan mutu perumah sakitan di Indonesia.

BAB II

 KERANGKA PEMIKIRAN

Tulisan ini terdiri dari 207 halaman, bila berminat membacanya, silahkan menghubungi penulis


[1] . White, The Hospital Medical staff ,Delmar Publishers,AlbanyNew York,1997.

[2] Sofwan Dahlan, “Hukum Kesehatan, Rambu-rambu bagi Profesi Dokter”, ed. 3, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang 2005.

[3] C. Vincent et All, Medical Accidents,OxfordUniversity Press,London,1993.

[4] Samsi Jacobalis,Model Penyusunan Hospital Bylaws untuk RS di Indonesia, Lokakarya Hospital Bylaws I ,PERSI cab. Jawa Tengah,Semarang ,maret 2002.

[5] Baca Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Statuta Rumah-Sakit atau Hospital bylaws). Juga Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan internal Staf Medis (Medical Staff bylaws) di rumah sakit .

[6] Cyril O. Houle,Governing Board,Jossey-Bass Publishers,San Francisco,1997

[6] Herkutanto,Semiloka Hospital Bylaws II,DitJen YanMed Depkes,Jakarta,Juli 2002.

[7]Saint John’sHospital, ByLAWS,rules and regulation of the medical staff,Santa Monica,1985

[8] Yan Apul,Efektifitas dan Mekanisme Penegakan Kode Etik Profesi Dokter dan Tenaga Medis, Seminar Hospital Management & Health Law Issues,Universitas Pelita Harapan dengan RS Siloam Gleneagles,Karawaci,juli1997

[9] Trisno Karmadji,PengalamanmenyusunHospital bylaws di pelayanan kesehatan ST. Carolus,Seminar Hospital bylaws Ditjen Yan Med,Jakarta,2001

[10] Aulia Sani,Medical Staff Bylaws di RS Pemerintah, ,Semiloka Hospital Bylaws II,DitJen YanMed Depkes,Jakarta,Juli 2002.

[11] The definition of board, is an organized group of people with the authority collectively to control and foster an institution that is usually administered by a qualified executive and staff.

 

LEGAL ASPEK DAN LEGISLASI PELAYANAN (LEGISLATION AND LEGAL ASPECTS OF CARE)

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Kelembutan Hati Nabi Muhammad SAW dalam Berdakwah.

Di sudut pasar Madinah ada seorang pengemis wanita tua seorang yahudi yang buta. Setiap harinya selalu berkata kepada setiap orang yang mendekatinya, “Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad, dia itu orang gila, dia itu  pembohong, dia itu tukang sihir, apabila kalian mendekatinya maka kalian akan  dipengaruhinya.”

 

Namun, setiap pagi yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawakan makanan, dan tanpa berucap sepatah kata pun Rasulullah SAW menyuapkan makanan yang dibawanya kepada pengemis itu sedangkan pengemis itu tidak mengetahui bahwa yang menyuapinya itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW melakukan hal ini setiap hari sampai beliau wafat.

 

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, tidak ada lagi orang yang membawakan  makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi buta itu.

 

Suatu hari sahabat terdekat Rasulullah SAW yakni Abubakar RA berkunjung ke rumah anaknya Aisyah RA yang tidak lain tidak bukan merupakan isteri Rasulullah SAW dan beliau bertanya kepada anaknya itu, “Anakku, adakah kebiasaan kekasihku yang belum aku kerjakan?”

 

Aisyah RA menjawab, “Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah dan hampir tidak ada satu kebiasaannya pun yang belum ayah lakukan kecuali satu saja.”

 

“Apakah Itu?”, tanya Abubakar RA.

 

“Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan  makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang ada disana,” kata Aisyah RA.

 

Keesokan harinya Abubakar RA pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikan kepada pengemis itu. Abubakar RA mendatangi pengemis itu lalu memberikan makanan itu kepadanya.

 

Ketika Abubakar RA mulai menyuapinya, sipengemis marah sambil menghardik, “Siapakah kamu?”

 

Abubakar RA menjawab, “Aku orang yang biasa (mendatangi engkau).Bukan! Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku, bantah si pengemis buta itu. Apabila ia datang kepadaku tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut, setelah itu ia berikan padaku, pengemis itu melanjutkan perkataannya.”

 

Abubakar RA tidak dapat menahan air matanya, ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, “Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya, orang yang mulia itu telah tiada. Beliau adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. ”

 

Seketika itu juga pengemis itu pun menangis mendengar penjelasan Abubakar RA, dan kemudian berkata, “Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya, ia tidak pernah memarahiku sedikitpun, ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi, ia begitu mulia….”

 

Pengemis Yahudi buta tersebut akhirnya bersyahadat di hadapan Abubakar RA saat itu juga.

 

Nah, wahai saudaraku, bisakah kita meneladani kemuliaan akhlaq Rasulullah SAW?
Atau adakah setidaknya niatan untuk meneladani beliau?
Beliau adalah ahsanul akhlaq, semulia-mulia akhlaq.

 

Kalaupun tidak bisa kita meneladani beliau seratus persen, alangkah baiknya kita berusaha meneladani sedikit demi sedikit, kita mulai dari apa yang kita sanggup melakukannya.

 

Sebarkanlah riwayat ini ke sebanyak orang apabila kamu mencintai Rasulullahmu. ..

 

Sadaqah Jariah salah satu dari nya mudah dilakukan, pahalanya? MasyaAllah. Mengalir terus pahalanya.

 

Amin.

inteligen true stories

Awal tahun 1939 datanglah ke sumedang , seorang wn jepang, yang mengaku dan berperilaku sebagai seorang chinese karena memang susah dibedakan. ternyata dia orang jepang yang pernah bertugas di Manchuria. dia berdagang …atau tepatnya beliau jadi tukang kredit keliling barang kelontong dan baju di sumedang. dia pemurah baik terhadap konsumen maupun pekerja.kalao menagih juga tidak memaksa malah sering dikasih keringanan. sehingga kedatangannya sering ditunggu tunggu, tidak seperti pedagang yang lain yang pemeras dan licik. pemerintahan hindia.Belanda juga tidak peduli dengan kegiatan ekonomi sang Jepang hampir semua kewedanaan di sumedang dikunjungi sekali seminggu. Taukah anda 8-9 maret 1942 jepang mendaratkan pasukan di Eretan Indramayu dan dalam 2 hari masuk dan menaklukan Bandung melalui Sumedang,kareumbi ,gunung Hideung and turun di cicalengka. Belanda yang tambun dan sok kuasa takluk dan kocar kacir dalam 3 hari. ternyata Komandan pasukan penaklukan Bandung adalah seorang Mayor angkatan Darat Dai Nipon yang disusupkan ke sumedang jadi tukang kredit selama 3 tahun……itulah pekerjaan intel untuk mempelajari kota kecil ajah perlu 3 tahun sehingga menguasai lapangan dan tau apa yang harus dilakukan. Bagaimana aparat inteligen kita? kenapa banyak kecolongan kejadian kejadian dan tidak bisa memprediksinya . dan penanganannya tidak sistimatik malah cenderung membabibuta. kenapa? karena aparat intel dan serse kita lebih sibuk ……..

Almarhum Ayahanda kami tercinta berlatar belakang korp inteligen malah tetangga tidak tahu kalo Beliau seorang soldadu, baru tahu setelah Beliau ditugasi menjadi Komandan Kodim. Beliau salah satu cikal bakal TNI di Divisi Siliwangi, dan sudah jadi perwira sebelum tahun 1950 dengan NRP hanya 5 digit. Beliau juga pelaku sejarang Long march Siliwangi ke Jogja.malah ketika Siliwangi ikut menumpas pemberontakan PKI di Madiun dan beliau bertugas sebagai intel malah sempat tertangkap dan disiksa sampai punggungnya luka disebit sebit belati musuh, tubuhnya ditelanjang sampai i hanya tinggal CD padahal sandi perintah ada di lipatan CD . karena kepiawaiannya, beliau bisa escape dari tahanan musuh. Saat kembali ke pasukan ternyata komandan kompi saat itu Kapt. Amir Mahmud lagi menggelar tahlilan hari ketujuh karena dianggapnya sudah meninggal.(baca Buku: Memoar Jendral Amir Mahmud) .Beg itulah orang orang intel bekerja…..

cerita dari pelestina di sebutkan bahwa intel israel yang berprofesi pebisnis/pedagang,l merekrut anak kelas 1 sma tanpa disadari oleh si anak bahwa dia lagi dijadikan boneka agen. anak itu direkrut karena tetanggaan dengan seorang tokoh Hamas. anak di iming imingi peralatan sekolah beasisiswa ke kanada ..dan benar di sekolahkan ke Kanada ….tetapi ketika liburan semester di suruh pulang saat itu tahun ke 4 setlah direkrut . ketika sianak lagi di rumah bpk israel menelpon ke sianak apakah di rumah tetangga seberang ada sebuah mobil pick up putih? di jawab : ada . itu 15 menit dari situ rumah tokoh hamas di datangi helikopter dan rumah dihancurkan dengan roket. si anak sadardan keluar dari rumahnya dan betul setelah itu rumahnya di roket juga. agen yang di bina 4 th kalo sudah beres urusan harus dimusnahkan juga…..artinya kita jangan polos polos aja dikasih bantuan dari luar negeri. peralatan l sumbangan tinggal di kasih chips JPS maka posisi dan pembicaraan kita sudah diditeksi orang luar.